GOESSNEWS.COM – Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, M.M., melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2026 yang berlangsung pada 11 hingga 15 November 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema “Kita Tingkatkan Semangat Juang Mewujudkan Aspirasi Rakyat Menuju Bengkulu Hebat”.
Dalam kegiatan reses yang berlangsung Sabtu (14/11/2026), Sumardi menerima berbagai aspirasi dan pertanyaan masyarakat, salah satunya terkait persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif atau mengalami kendala administrasi.
Salah seorang warga, Ibu Madensi, menyampaikan pertanyaan mengenai solusi bagi masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya sudah nonaktif, terutama ketika membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Menanggapi hal tersebut, Sumardi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan penanganan antara peserta BPJS yang sedang menghadapi kondisi darurat medis dengan peserta yang masih sehat tetapi kepesertaannya nonaktif akibat tunggakan iuran.
Menurutnya, masyarakat yang mengalami kondisi darurat dan membutuhkan penanganan rumah sakit harus segera mendapatkan bantuan pengurusan agar tidak terlantar karena persoalan administrasi kepesertaan.
Ia juga menyampaikan kesediaannya membantu menghubungkan warga dengan petugas Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan pendampingan terkait persoalan tersebut.
Sementara itu, bagi peserta yang masih sehat tetapi kepesertaan BPJS-nya nonaktif akibat tunggakan, Sumardi menjelaskan bahwa pengaktifan kembali perlu mengikuti ketentuan pembayaran tunggakan dan prosedur yang berlaku.
Jelaskan Sumber Pendanaan BPJS Kesehatan
Dalam kesempatan tersebut, Sumardi turut menjelaskan sumber pendanaan program BPJS Kesehatan yang berasal dari beberapa skema pembiayaan.
Pertama, melalui kepesertaan mandiri dan iuran yang dipotong dari penghasilan peserta, termasuk ASN dan penerima uang pensiun.
Kedua, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari pemerintah pusat. Ia menyebut alokasi dana dari pusat mencapai sekitar Rp45 miliar setiap tahun.
Ketiga, melalui skema berbagi anggaran antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan masyarakat, dengan nilai sekitar Rp5 miliar setiap tahun.
Menurut Sumardi, dukungan pembiayaan dari berbagai tingkatan pemerintahan tersebut diperlukan agar masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Bantu Warga Atasi Kendala Administrasi KTP
Selain persoalan kepesertaan BPJS, Sumardi juga menjelaskan pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan dalam mengakses program jaminan kesehatan pemerintah.
Ia mencontohkan kasus seorang pengemudi ojek online asal Bengkulu yang masih menggunakan KTP Jakarta sehingga mengalami kendala ketika mengurus kepesertaan BPJS melalui Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Menurutnya, persoalan tersebut dapat ditangani dengan terlebih dahulu mengurus perpindahan administrasi kependudukan melalui layanan resmi secara daring hingga KTP Bengkulu diterbitkan. Setelah itu, pengurusan kepesertaan BPJS dapat dilanjutkan sesuai prosedur.
Melalui kegiatan reses tersebut, Sumardi berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan persoalan yang dihadapi, terutama berkaitan dengan pelayanan publik, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda bertemu masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk mengetahui persoalan secara langsung sekaligus mencari solusi melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Dengan demikian, berbagai aspirasi yang dihimpun diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan DPRD Provinsi Bengkulu dalam mendorong peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.**GUSMARNI
