GOESSNEWS.COM – BENGKULU – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, S.E., M.B.A., melontarkan kritik tajam terhadap kontribusi sektor pertambangan dan perkebunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu. Ia mempertanyakan kontribusi kedua sektor tersebut yang disebutnya masih tercatat nol, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar.
Hal itu disampaikannya saat menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat pada Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Suharto menegaskan bahwa kekayaan alam Bengkulu seharusnya memberikan manfaat nyata bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Di Bengkulu ini banyak sekali tambang, banyak sekali perkebunan. Tapi kenapa PAD dari sektor itu nol? Ini yang harus kita pertanyakan bersama. Ada apa di sini?” tegas Suharto.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pihak terkait. Jangan sampai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Bengkulu hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, sementara daerah tidak memperoleh kontribusi yang sebanding.
Siap Turun Langsung Sidak Perusahaan
Suharto juga memberikan peringatan keras kepada pelaku usaha pertambangan dan perkebunan agar menjalankan aktivitas usaha sesuai ketentuan serta tidak merugikan kepentingan daerah.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) apabila menemukan indikasi praktik usaha yang tidak sesuai aturan.
“Saya ingatkan keras kepada pihak tambang dan perkebunan, jangan coba-coba nakal. Kalau masih nakal, saya sendiri yang akan sidak. Entah saya datang memakai baju DPRD atau sebagai Ketua DPD Partai Gerindra, saya akan datang,” ujarnya.
Ia mengatakan, sikap tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
“Kita tidak boleh takut membela rakyat. Kita harus berani turun, berani sidak, dan berani bersuara,” tambahnya.
Serap Aspirasi Tanpa Mengumbar Janji
Di samping menyoroti persoalan pengelolaan sumber daya alam, Suharto menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan.
Ia mempersilakan masyarakat untuk datang dan menyampaikan aspirasi, baik terkait pembangunan maupun persoalan lain yang membutuhkan perhatian wakil rakyat.
“Siapa pun masyarakat yang ingin bertamu, ingin menyampaikan aspirasi, silakan datang. Saya siap mendengarkan. Reses ini bukan hanya formalitas, ini adalah tempat kita mendengar langsung suara rakyat,” katanya.
Namun, Suharto menegaskan tidak ingin memberikan janji yang belum tentu dapat direalisasikan. Menurutnya, seluruh aspirasi tetap akan dicatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran daerah.
Ia juga mengakui kondisi anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini sedang menghadapi keterbatasan. Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka agar tidak menaruh harapan berlebihan terhadap program yang belum memiliki kepastian anggaran.
“Saya tetap serap aspirasi, semua saya catat. Tapi saya tidak berani menjanjikan, karena saya malu di depan konstituen atau masyarakat kalau hanya makan janji saja nantinya. Lebih baik saya jujur, saya perjuangkan, dan kita kawal bersama sampai terealisasi,” jelasnya.
Serahkan Bantuan Bola dan Net Voli
Kegiatan reses tersebut ditutup dengan suasana kebersamaan melalui penyerahan bantuan sarana olahraga berupa bola dan net voli kepada masyarakat.
Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong kembali aktivitas olahraga dan kegiatan positif di lingkungan masyarakat, khususnya bagi generasi muda.
Tidak hanya menyerahkan bantuan, Suharto juga mengajak warga bergotong royong membersihkan lapangan voli agar dapat kembali dimanfaatkan.
“Ayo kita gotong royong bersihkan lapangan voli ini, supaya nanti bisa kita jadikan tempat kegiatan yang positif. Kalau sudah bersih dan sudah aktif, nanti kita buat menjadi permanen,” ajaknya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Suharto menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan pengelolaan sumber daya alam sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat secara terbuka dan realistis, tanpa memberikan janji yang belum dapat dipastikan realisasinya.**Gusmarni
