PN Bengkulu Tolak Gugatan Saung Bigi, Pemkot Kantongi Kepastian Hukum Penataan Pantai Panjang

GOESSNEWS.COM – BENGKULU – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu memenangkan perkara gugatan terkait penertiban Saung Bigi setelah Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan pihak penggugat pada Kamis (12/11/2026).

Putusan tersebut menjadi dasar penguatan bagi Pemkot Bengkulu dalam melanjutkan kebijakan penataan kawasan wisata Pantai Panjang. Pemerintah kota menilai langkah penertiban yang dilakukan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Pariwisata telah berjalan sesuai ketentuan hukum.

Tim Hukum Pemkot Bengkulu, Adv. Abu Yamin, S.H., M.H., mengatakan putusan tersebut dibacakan setelah proses persidangan sempat mengalami penundaan sebanyak tiga kali.

“Alhamdulillah, setelah kami membaca putusan pada tanggal 12 November 2026, yang memang sempat tertunda tiga kali, gugatan dari penggugat ditolak seluruhnya,” ujar Abu Yamin di ruang kerja Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, dengan ditolaknya seluruh gugatan tersebut, Pemkot Bengkulu selaku pihak tergugat dinyatakan memenangkan perkara. Namun, pihaknya masih menunggu salinan resmi putusan pengadilan untuk disampaikan kepada Wali Kota Bengkulu sebagai bahan pertimbangan kebijakan selanjutnya.

“Artinya, kami pihak tergugat dari Pemerintah Kota Bengkulu memenangkan perkara ini. Tinggal lagi kami menerima salinan putusan untuk selanjutnya melaporkan kepada pimpinan, khususnya Bapak Wali Kota, terkait kebijakan selanjutnya,” jelasnya.

Sementara itu, Tim Hukum Pemkot Bengkulu, Adv. R. Dini Hasanah, S.H., menyampaikan bahwa putusan tersebut menunjukkan tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP telah didukung prosedur, dokumen, data, serta alat bukti yang disampaikan selama persidangan.

Menurutnya, seluruh proses penertiban telah dipaparkan dalam persidangan sehingga menjadi bagian dari pertimbangan dalam menghadapi gugatan tersebut.

“Apa yang telah dilakukan oleh pihak Satpol PP itu sudah benar, sudah teratur dan tergambar di dalam data-data serta pembuktian yang sudah kita serahkan pada saat persidangan. Jadi, tidak ada lagi kesalahan dalam proses penertiban tersebut dan sudah dilakukan dengan benar,” tegas Dini.

Di sisi lain, Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Dr. Sahat Marulitua Situmorang, AP., M.M., menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim PN Bengkulu dan Tim Hukum Pemkot yang telah mendampingi proses perkara tersebut.

Ia menyebutkan, gugatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemkot Bengkulu, termasuk terhadap Wali Kota, Dinas Pariwisata, dan Satpol PP, seluruhnya ditolak oleh pengadilan.

Menurut Sahat, putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemerintah kota untuk melanjutkan penataan kawasan wisata Pantai Panjang sesuai dengan peraturan daerah maupun ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Kami, dalam kapasitas sebagai Pemerintah Kota Bengkulu, mengucapkan terima kasih kepada hakim yang telah memutuskan permasalahan ini. Kita sudah menerima keputusan pengadilan dan dinyatakan seluruh gugatan terkait pemerintah kota, baik kepada Wali Kota, Dinas Pariwisata, maupun Satpol PP, semuanya ditolak,” katanya.

Sahat menegaskan, penataan kawasan wisata merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan pariwisata yang tertib dan teratur. Karena itu, putusan pengadilan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi jajaran Pemkot Bengkulu dalam menjalankan tugas penataan kawasan.

“Dengan putusan pengadilan ini sangat jelas bahwa pemerintah kota tidak lagi ragu-ragu melakukan penataan dan pengaturan terkait pengelolaan kawasan wisata Pantai Panjang,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi kerja Tim Hukum Pemkot Bengkulu yang telah memberikan pendampingan selama proses persidangan. Sahat berharap sinergi tersebut terus terjalin dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan kebijakan pembangunan di Kota Bengkulu.

Dengan ditolaknya seluruh gugatan perkara Saung Bigi, Pemkot Bengkulu kini menunggu salinan resmi putusan PN Bengkulu untuk dilaporkan kepada Wali Kota. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah dan kebijakan lanjutan terkait penataan kawasan wisata Pantai Panjang.**GUSMARNI

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *