GOESSNEWS.COM – BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mempercepat digitalisasi keuangan daerah dengan mendorong penggunaan transaksi non-tunai, khususnya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan peringkat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Langkah tersebut ditegaskan dalam kegiatan Capacity Building pengisian evaluasi kinerja (Championship) TP2DD se-Provinsi Bengkulu Tahun 2026 yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (13/4).
Kegiatan bertema “Penguatan Laporan Championship TP2DD Menuju Bengkulu Pacak Digital” ini dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Sekda Bengkulu Selatan Susmanto, Plt Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi, serta Kepala BKAD Provinsi Bengkulu Tommy Irawan, bersama perwakilan pemerintah kabupaten dan kota.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyampaikan bahwa TP2DD menjadi wadah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor keuangan dalam mendorong digitalisasi.
Menurutnya, peningkatan literasi dan pemahaman terhadap indikator penilaian TP2DD menjadi kunci agar setiap daerah mampu mencatatkan kinerja yang optimal sekaligus terdokumentasi dengan baik.
Capaian digitalisasi di Bengkulu menunjukkan tren positif. Hingga Februari 2026, jumlah pengguna QRIS tercatat mencapai 281.097 pengguna atau tumbuh sekitar 12,4 persen secara tahunan. Sementara itu, volume transaksi QRIS mencapai 243.888 transaksi atau meningkat sekitar 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital semakin kuat,” ujar Wahyu.
Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menegaskan bahwa percepatan digitalisasi harus terus didorong di seluruh daerah. Ia mengungkapkan, saat ini Bengkulu masih berada di peringkat ke-9 dari 10 provinsi di Sumatera dalam penilaian TP2DD.
“Kita harus bergerak lebih cepat. Masih ada daerah yang belum maksimal menerapkan transaksi non-tunai, bahkan sebagian masih bertahan dengan sistem manual,” katanya.
Herwan juga menyoroti pentingnya penerapan transaksi non-tunai dalam seluruh aktivitas keuangan daerah, termasuk belanja pemerintah dan perjalanan dinas, guna meningkatkan transparansi serta meminimalisir risiko penyalahgunaan anggaran.
Di tengah kondisi fiskal yang semakin menantang, digitalisasi juga menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui optimalisasi pajak dan retribusi berbasis elektronik.
Melalui kegiatan ini, pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota di Bengkulu diharapkan mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas, serta menghadirkan inovasi digital yang berdampak nyata pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
Dengan langkah tersebut, Bengkulu optimistis dapat meningkatkan peringkat TP2DD sekaligus mempercepat transformasi menuju daerah yang semakin digital.**Gus
