GOESSNEWS.COM – BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah di tengah dinamika dan tekanan geopolitik global. Hal ini disampaikan dalam Sarasehan Perekonomian Bengkulu 2026 yang digelar di Hotel Santika Bengkulu, Kamis (9/4).
Kegiatan yang mengusung tema “Diseminasi LPP Februari 2026 dan KFR Triwulan I 2026: Sinergi Moneter dan Fiskal Menjaga Stabilitas Aktivitas Produksi dan Distribusi di Tengah Tekanan Geopolitik” tersebut dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, RA Denni, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
Sarasehan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam paparannya, RA Denni menyampaikan bahwa perekonomian Bengkulu pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 4,82 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,62 persen. Angka tersebut mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatra sebesar 4,81 persen serta relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
Ia menjelaskan, sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit dan kopi, masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah, disusul sektor perikanan dan perdagangan. Pemerintah daerah juga terus mendorong berbagai program strategis seperti penguatan ketahanan pangan, cetak sawah, pengembangan kopi, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan distribusi antarwilayah.
“Stabilitas ekonomi daerah juga tercermin dari tingkat inflasi yang tetap terkendali, yakni sebesar 2,7 persen secara tahunan pada 2025,” ujar RA Denni.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Octama, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan I 2026 berada pada kisaran 4,47 hingga 5,03 persen. Namun demikian, ia mengingatkan adanya potensi perlambatan akibat penurunan transfer ke daerah sekitar 20,38 persen serta belum pulihnya sektor pertambangan.
Ia juga menyebutkan bahwa inflasi Bengkulu pada Maret 2026 tercatat sebesar 2,85 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mukomuko sebesar 3,83 persen, sementara Kota Bengkulu berada di angka 2,52 persen.
Di sektor sistem pembayaran, digitalisasi terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga November 2025, jumlah pengguna QRIS di Bengkulu tercatat mencapai 267.952 orang dengan jumlah merchant sebanyak 229.532.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, melaporkan bahwa pendapatan negara hingga Februari 2026 mencapai Rp409,5 miliar atau tumbuh 24,18 persen. Belanja negara juga mengalami peningkatan menjadi Rp942,94 miliar atau tumbuh 25,33 persen.
Penyaluran transfer ke daerah telah mencapai Rp1,9 triliun atau 22,71 persen dari pagu APBN. Di tingkat daerah, realisasi pendapatan APBD Bengkulu tercatat sebesar Rp656,31 miliar, dengan belanja daerah mencapai Rp811,8 miliar.
Kota Bengkulu mencatat pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi sebesar Rp21,6 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat realisasi transfer ke daerah tertinggi sebesar 25,36 persen.
Dari sisi global, Kepala Departemen Riset Industri dan Regional Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mengingatkan adanya risiko geopolitik yang berpotensi memengaruhi harga minyak dunia dan kinerja ekonomi Indonesia.
Ia menjelaskan, dalam skenario terburuk, harga minyak dunia dapat mencapai 132 dolar AS per barel jika konflik Iran–Israel meningkat menjadi perang terbuka. Sementara pada skenario konflik terbatas, harga minyak diperkirakan berada di kisaran 84 dolar AS per barel.
Meski demikian, sejumlah sektor dinilai masih memiliki prospek positif, seperti telekomunikasi, kesehatan, manufaktur hilir, makanan dan minuman, utilitas, serta sektor pemerintahan yang diyakini mampu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.**Gus
