GOESSNEWS.COM – BENGKULU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi Penyediaan Layanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Bengkulu.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Madelin Bengkulu, Selasa (11/11/2025), dibuka secara resmi oleh Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, yang hadir mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.
Rakor ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Kasi Penkum Kejati Bengkulu Ristianti Andriani, SH, MH, Iptu Fredy Simare-mare dari Polda Bengkulu, Kabid Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Jaka, serta Kadis DP3AP2KB Provinsi Bengkulu Ns. Gusti Miniarti, S.Kep., MH. Acara turut dimoderatori oleh Violina Yuheny, SE, MM.
Dalam sambutannya, Khairil Anwar menyampaikan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu masih tergolong tinggi, meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kita sangat prihatin, masih banyak kekerasan fisik maupun verbal yang menimpa perempuan dan anak. Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan terus mendorong masyarakat untuk mendekatkan diri kepada agama sebagai langkah pencegahan,” ujar Khairil.
Ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, termasuk hukuman berat bahkan maksimal untuk menimbulkan efek jera. Dari sisi sosial, Pemprov Bengkulu juga mendorong penerapan hukum adat dan kearifan lokal sebagai bentuk hukuman sosial yang sejalan dengan hukum negara.
“Selain pendekatan hukum, kita juga perlu memperkuat nilai-nilai agama dan sosial. Masyarakat harus memakmurkan masjid, memperhatikan anak yatim, rajin bersedekah, dan berzakat. Dengan memperkuat keimanan dan kepedulian sosial, kita bisa menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bengkulu,” imbuhnya.
Sementara itu, Kadis DP3AP2KB Provinsi Bengkulu, Ns. Gusti Miniarti, mengungkapkan bahwa sepanjang periode 2021–2025, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bengkulu masih cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai 200 kasus per tahun. Namun, pada tahun 2024, terjadi tren penurunan yang menggembirakan.
“DP3AP2KB terus berupaya memperkuat sinergi lintas sektor agar penanganan dan pencegahan kekerasan dapat berjalan lebih optimal,” kata Gusti.
Rakor ini juga diikuti oleh DP3AP2KB Kabupaten/Kota, unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari jajaran Polres/Polda Bengkulu, serta instansi terkait lainnya yang memiliki peran dalam perlindungan dan pemenuhan hak perempuan serta anak di daerah.
