GOESSNEWS.COM – BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta sejumlah pemangku kepentingan menggelar Lokakarya Sinergi Multipihak dalam Penguatan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Hotel Two K Azanah, Kamis (11/9/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Denny, yang hadir mewakili Gubernur Helmi Hasan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya perhutanan sosial sebagai solusi ganda: menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Bengkulu punya tanggung jawab besar sekaligus peluang emas. Hutan harus dikelola sebagai sumber kesejahteraan, bukan sekadar penyangga ekologi,” ungkapnya.
Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu menunjukkan, dari total luas wilayah 1,97 juta hektare, sekitar 46,11 persen merupakan kawasan hutan. Dari jumlah itu, 53.907,87 hektare telah masuk skema perhutanan sosial melalui 95 Surat Keputusan (SK). Meski begitu, implementasinya masih dinilai belum maksimal.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, Joko Tri Haryanto, menegaskan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan bisa memberi manfaat ekonomi nyata.
“Melestarikan hutan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga peluang meningkatkan pendapatan daerah. Dengan memanfaatkan pendanaan kreatif di luar APBN dan APBD, Bengkulu bisa berkembang pesat,” ujarnya.
Lokakarya ini menghadirkan lebih dari 100 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi kopi, LSM, hingga kelompok perhutanan sosial. Diskusi mengerucut pada komitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk mendorong sertifikasi kopi Bengkulu di pasar internasional sebagian besar ditanam di kawasan hutan.
Kepala DLHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, berharap forum ini menghasilkan kebijakan strategis serta peta tematik izin perhutanan sosial yang lebih terpadu.
“Harapannya jelas, hutan tetap lestari, masyarakat semakin sejahtera,” tutupnya.Gus
