GOESSNEWS.COM – Jakarta – Bank Indonesia (BI) mendorong percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan penguatan EKD perlu diarahkan pada terciptanya transaksi yang semakin efisien dan inklusif. Upaya tersebut juga harus didukung penguatan talenta, inovasi, ekosistem digital, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal itu disampaikan Ricky saat membuka Casual Talk bertajuk “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi” di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026).
Menurut Ricky, penguatan EKD di daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik, kesiapan digital, dan potensi masing-masing wilayah. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ricky.
Implementasi berbagai inovasi sistem pembayaran di daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga Semester I 2026, sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 94,9 persen telah masuk kategori Digital dalam Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kondisi tersebut menunjukkan transaksi pemerintah daerah semakin terdigitalisasi, efisien, dan transparan.
Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah juga terus diperluas dalam berbagai transaksi pemerintah. Hingga saat ini, instrumen tersebut telah digunakan oleh 60 kementerian/lembaga dan 304 pemerintah daerah.
Selain itu, implementasi QRIS, baik melalui metode pindai maupun QRIS Tap, semakin memperluas penggunaan transaksi nontunai dalam pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital Boni Pudjianto, serta Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ryan Rizaldy.
Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Bank Indonesia terus mendorong layanan pembayaran yang efisien dan inklusif. Inovasi sistem pembayaran dan perluasan akseptasi digital dinilai dapat mendukung formalisasi aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan penerimaan dan belanja daerah.
Perkuat Digitalisasi Daerah
Penguatan digitalisasi daerah juga dilakukan melalui sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dengan Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD.
Program KATALIS P2DD menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendapatan daerah, dan belanja nontunai.
Sinergi tersebut melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), pemerintah daerah, BPD, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia juga memberikan penghargaan Championship P2DD kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki kinerja dalam mewujudkan digitalisasi transaksi dan pelayanan publik di wilayahnya.
Penghargaan juga diberikan kepada para juara program KATALIS P2DD x DIGDAYA.
Ricky menegaskan, Bank Indonesia bersama 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia akan terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam memperkuat implementasi digitalisasi daerah.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan volume transaksi, tetapi juga menghubungkan potensi daerah dengan peluang ekonomi digital, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
FEKDI x IFSE 2026 berlangsung selama tiga hari, 24–26 September 2026, di JICC Jakarta. Hari pertama difokuskan pada penguatan sinergi nasional, hari kedua pada pengembangan talenta dan inovasi digital, sedangkan hari ketiga diarahkan pada penguatan konektivitas EKD antarnegara.
Masyarakat dapat mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari seminar, talkshow, showcase inovasi teknologi, digital experience, hingga sesi jejaring.
FEKDI x IFSE 2026 diharapkan menjadi ruang yang mempertemukan kebijakan, inovasi, talenta, serta kebutuhan industri dan masyarakat dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
