GOESSNEWS.COM – BENGKULU – DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa hingga saat ini lembaga legislatif belum pernah membahas pemotongan maupun kelanjutan anggaran proyek rehabilitasi Gedung Balai Buntar Bengkulu.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain. Menurutnya, pemangkasan anggaran proyek yang semula berkisar Rp3,9 miliar menjadi sekitar Rp1,2 miliar sepenuhnya merupakan kebijakan internal Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bengkulu.
“Dewan itu belum pernah membahas itu (proyek Balai Buntar), apakah itu dilanjutkan, dibatalkan, atau dikurangi, itu belum ada pembahasan. Itu masih di internal PU,” tegas Teuku Zulkarnain.
Teuku juga mempertanyakan langkah dan alasan teknis Dinas PU yang memangkas anggaran proyek secara signifikan. Pasalnya, proyek tersebut telah melewati mekanisme dan prosedur resmi, mulai dari tahapan lelang hingga penandatanganan kontrak kerja.
“Kalau kemudian PU membatalkan atau mengurangi, kenapa dulu ditandatangani kontraknya? Pertanyaan kita ke PU, kenapa dulu ditandatangani kontrak, kenapa sekarang dipotong? Ada apa di PU-nya? Teka-tekinya ada di PU,” lanjutnya.
Untuk diketahui, proyek rehabilitasi Balai Buntar tersebut awalnya disepakati dengan nilai kontrak sebesar Rp3,9 miliar. Namun, anggaran tersebut kemudian mengalami pemangkasan hingga tersisa sekitar Rp1,2 miliar.
Pihak dewan menegaskan akan terus meminta kejelasan dari Dinas PU terkait alasan pemangkasan nilai anggaran proyek yang telah memiliki kontrak tersebut.**Gusmarni
