BENGKULU – Menanggapi keluhan sejumlah kontraktor terkait pencairan tagihan proyek infrastruktur bulan September 2025, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Rizqi Al Fadly, menegaskan pihaknya segera melakukan pembayaran sepanjang Surat Perintah Membayar (SPM) telah di klik oleh Dinas PUTR Provinsi Bengkulu.
Menurut Rizqi, keterlambatan pencairan bukan disebabkan oleh BKAD, melainkan karena Dinas PUTR Provinsi masih melakukan proses **perhitungan dan verifikasi ke lapangan** terhadap progres pekerjaan.
“Begitu SPM dari PUTR masuk ke BKAD, kami langsung proses pencairannya. Kami tidak menghambat, hanya menunggu kelengkapan dokumen,” ujar Rizq, Rabu (22/10).
Ia menyebutkan, hingga saat ini penyerapan belanja daerah untuk sektor infrastruktur telah mencapai 60%, dan pihaknya menargetkan bisa meningkat hingga 100% pada akhir Desember 2025. BKAD, lanjutnya, juga menindaklanjuti peringatan dari Menko Perekonomian Purbaya agar seluruh anggaran diserap tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.
Rizqi mengakui sejumlah kontraktor telah menghubunginya secara langsung untuk menanyakan status tagihan proyek bulan September. “Kami memahami kebutuhan mereka, tapi prosesnya harus sesuai mekanisme,” tambahnya.
Sebelumnya, para kontraktor proyek jalan provinsi mengeluhkan belum cairnya tagihan pekerjaan yang sudah selesai. Mereka berharap Dinas PUTR segera menandatangani dan meng-klik SPM agar pembayaran bisa dilakukan, mengingat dana tersebut diperlukan untuk membayar gaji karyawan, pembelian material, biaya alat, dan cicilan bank.Gus
